Selasa, 14 Oktober 2008

Thesis


ABSTRAK

PENGEMBANGAN EKOWISATA
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BALURAN JAWA TIMUR

Oleh
Muhammad Muryono

DEPARTEMEN BIOLOGI
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Telah dilakukan penelitian mengenai potensi pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Baluran dengan areal seluas 25.000 Ha dan panjang garis pantai sepanjang 42 km. Penelitian dilakukan dari bulan Juni sampai dengan September 2003 di daerah pemukiman sekitar Taman Nasional Baluran dan di 5 tipe ekosistem yang ada, yaitu padang rumput, hutan pantai, hutan musim, hutan malar hijau dan hutan bakau. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengidentifikasi aspek supply dan demand terhadap pengembangan ekowisata di kawasan Taman Nasional Baluran, (2) Menentukan tata ruang bagi pengembangan ekowisata berikut jenis aktivitas ekowisata yang dapat dilakukan dan daya dukung kawasan Taman Nasional Baluran, (3) Menyusun model pengembangan ekowisata di Taman Nasional Baluran. Untuk mendapat data dan informasi yang diperlukan, penelitian dimulai dengan menginventarisasi potensi penawaran bagi pengembangan ekowisata yang terdiri dari potensi biofisik, potensi sejarah, budaya, kegiatan wisata yang ada disekitar dan potensi sarana dan prasarana. Untuk memperoleh potensi permintaan ekowisata, data dan informasi yang diperlukan meliputi karakteristik wisatawan, persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam bentuk informasi aktivitas, minat dan opini mereka melalui wawancara dan pengisian kuisioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis evaluatif yang meliputi analisis kapasitas sumber daya alam, analisis kapasitas sumber daya manusia, analisis tata ruang, analisis keuangan, analisis pasar ekowisata dan analisis SWOT. Hasil analisis potensi permintaan diperoleh bentuk karakteristik wisatawan mancanegara yang termasuk dalam ekowisatawan mandiri dan ekowisatawan berkelompok. Sedangkan, karakteristik wisatawan nusantara termasuk dalam ekowisatawan tipe kelompok akademisi yang sedang melakukan penelitian. Dari analisis persepsi dan partisipasi masyarakat sekitar memberikan langkah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan model Imported-Private Sector Led yaitu menggunakan tenaga ahli/terdidik, berasal dari luar masyarakat setempat dan sektor swasta. Dari analisis tata ruang dapat ditentukan zonasi bagi pengembangan ekowisata berdasarkan kriteria penawaran dan permintaan yang telah diidentifikasi yaitu terdiri dari (1) zona ekowisata hutan mangrove dan terumbu karang, (2) zona ekowisata hutan dan savana, (3) zona ekowisata pedesaan. Jenis ekowisata dari alokasi zona ekowisata terdiri dari pengamatan satwa liar, pengenalan flora, pengetahuan etnobotani, pengamatan terumbu karang dan pengenalan budaya masyarakat sekitar. Dari hasil analisis daya dukung efektif pada masing-masing jalur setapak yang ada diperoleh besarnya jumlah kunjungan maksimum dimana obyek tetap lestari pada tingkat managemen yang tersedia yaitu 53 pengunjung perhari untuk jalur Hutan Malar Hijau, 56 pengunjung perhari untuk jalur glengseran, 10 pengunjung perhari untuk jalur Bekol 1 dan 2, 34 pengunjung perhari untuk jalur Bama 1, 33 pengunjung perhari untuk jalur Bama 2 dan 75 pengunjung perhari untuk Pantai Bama. Dari analisis SWOT dihasilkan model pengelolaan yang dikembangkan dalam melaksanakan ekowisata di Taman nasional Baluran yang terdiri dari : (a) sistem pengelolaan pengunjung, (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (c) sistem permodalan, (d) pengembangan jalur interpretasi, (e) sarana pendukung promosi, (f) sistem monitoring dan evaluasi.

Kata kunci : Taman Nasional Baluran, ekowisata

BIOPESTISIDA


PEMBUATAN EKSTRAK BIJI NIMBA

1. Biji Nimba jatuh dari pohon
2. Kering anginkan selama kurang lebih 4 hari
3. Rendam dengan air dan remas-remas supaya kulit terkelupas (1 – 2 jam)
4. Keringkan selama kurang lebih 2 – 3 hari
5. Ambil 5 kg biji nimba dan hancurkan / giling
6. Tambah 10 liter air mendidih 
7. Aduk-aduk dan biarkan selama kurang lebih 2 – 3 jam
8. Saring dan ambil remas-remas supaya ekstrak lebih sempurna
9. Tambah 75 gr deterjen powder
10. Ekstrak nimba siap digunakan dengan dosis 3 – 5 ml/liter air
11. Apabila ingin dikemas maka:
 Panaskan ekstrak nimba pada suhu 50° C selama 10 menit
 Setelah dingin keluarkan gas yang ada pada ekstrak nimba
 Tambahkan 20 ml alcohol 90 % per liter ekstrak nimba
 Packing atau botolkan
 Label

PEMBUATAN EKSTRAK NIMBA DARI EKSRAK DAUN NIMBA

1. Siapkan 8 kg daun nimba
2. Daun nimba dirajang kemudian direndam selam 24 jam
3. Ditiriskan dan dihaluskan selanjutnya dicampur dengan air 20 ltr
4. Diaduk hingga rata kemudian disaring menggunakan kain halus
5. Larutan diencerkan dengan menggunakan 60 ltr 
6. Dapat diaplikasikan untuk 1 ha dengan cara disemprotkan

SOP BIOPORI

SOP PEMBUATAN BIOPORI


I. UKURAN BIOPORI

1. Kedalaman lubang 100 cm (banyak terdapat mikroorganisme dan pada lapisan tersebut mudah menyerap air)
2. Diameter lubang 10 cm
3. Jarak antar lubang 200 x 200 cm


II .ALAT DAN BAHAN :

Alat yang dibutuhkan :
1. Alat pengebor (5 buah)
2. Linggis (untuk tanah yang berbatu) (1 buah)
3. Timba (tempat air)

Bahan pengisi biopori :
1. Sampah – sampah oragnik (misal : sampah organic)
2. Sekam 
3. Kompos

Metodologi :

1. 1 kelompok terdiri dari 6 orang yang terdiri dari :
• 5 orang tukang bor (masing-masing memegang 1 alat bor)
• 1 orang membawa linggis bertugas :
 Membuang lubang awal
 Membuang material yang menghambat pembuatan lubang biopori
 Memberi lubang dengan air jika tanah sulit dibor karena kering atau keras
2. Buat lubang awal di tanah dengan menggunakan linggis kedalaman ± 20 cm (agar mata bor mudah masuk ke tanah)
3. Cara menggunakan alat bor :
• Masukkan mata bor ke lubang awal
• Tekan kebawah dan putar alat bor searah jarm jam
• Keluarkan dan bersihkan tanah yang terikut di ujung mata bor, dan lakukan pengeboran lagi kedalaman 100 cm
• Jika saat pengeboran tertahan oleh batu gunakan linggis untuk mengambil batu 
• Jika tanah sulit dibor karena keras dan kering, basahi tanah hingga mudah untuk dibor
4. Mengisi lubang tanah dengan media pengisi :
• Lubang tanah yang sudah jadi dengan kedalaman 100 cm disi dengan bahan organic (sekam kompos atau sisa sayuran) sampai penuh
• Jangan tutup dengan tanah lubang yang sudah terisi media pengisi (biarkan TERBUKA)
Catatan :
1 orang tenaga mampu mebuat 1 – 2 lubang/jam (sangat bergantung pada kondisi tanah)


Data Pengaruh Diameter Lubang 
Terhadap Luas Permukaan dan Beban Resapan (Kedalaman lubang 100 cm)


Sumber :
Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian Institut Teknologi Bogor

Good Agricultural Practices (GAP)

An Introduction
World agriculture in the twenty-first century is faced with three main challenges: 1) to
improve food security, rural livelihoods and income; 2) to satisfy the increasing and
diversified demands for safe food and other products; and, 3) to conserve and protect
natural resources. These challenges have been articulated by the international community
through the World Food Summit Plan of Action and the Millennium Development Goals with
specific targets to be met by 2015.
Agriculture is expected to assure food security in a range of settings, now and in the future,
and is increasingly called upon to produce positive environmental, social and economic
benefits. While agriculture is a key contributor to sustainable development and to meeting
these challenges, the paradigm is dramatically shifting for its primary producers in the
context of a rapidly changing food economy and globalization.
These challenges can be tackled in part through a Good Agricultural Practices (GAP)
approach - a means to concretely contribute to environmental, economic and social
sustainability of on-farm production resulting in safe and healthy food and non-food
agricultural products. A GAP approach can address the demand-side priorities of consumers
and retailers, the supply-side priorities of producers and labourers, and those institutions and
services that are bridging supply and demand. While a GAP approach may respond to the
growing demands of increasingly globalized and integrated agricultural sectors, it can have
important implications for local and national markets.
The development of a GAP approach by FAO emerges against an expanding backdrop of
codes, standards and schemes relating to agricultural practices and products. In this context,
the term GAP has many different meanings. For example, it is used to refer to private,
voluntary and non-regulatory applications that are being developed in a number of forms by
the private sector, civil society organizations and governments to meet farmers’ and
consumers' needs and specific requirements in the food production chain. It is also formally
recognised in international regulatory framework and associated codes of practice to
minimize or prevent the contamination of food.
Given the trend in development and adoption of codes and standards by different actors,
and cognizant of the challenges of, and commitments to, world agriculture, FAO initiated a
process of consultation to seek understanding and consensus on the principles, indicators
and means of applying GAP. Following on two initial electronic conferences and elaboration
of GAP concepts in the context of SARD, the 17th Session of the Committee on Agriculture
(COAG) in April 2003 recommended that FAO continue its initial work on a GAP approach.
This could include awareness raising, information exchange, economic analysis, pilot
projects, technical assistance and capacity building, with a special focus on the needs of
developing countries.
As follow up to the COAG discussions an Expert Consultation on a GAP approach was held
during 10-12 November 2003. It aimed to review and confirm the overall concept, provide
guidance on addressing concerns, identify strategies for implementation and recommend
actions for FAO in the development and implementation of a GAP approach. Experts
representing various disciplines and the private, public and civil society sectors from
Argentina, Canada, Croatia, Ethiopia, France, Germany, India, Namibia, New Zealand,
2
Malaysia, the Philippines, Uganda, United Kingdom, and the United States, as well as
selected experts from FAO, participated in the Consultation.
The Expert Consultation consisted of a mix of chaired presentations, facilitated dialogue,
working groups, and opportunities for general comments. Three background documents1
were provided to participants: an overall concept paper on developing a Good Agriculture
Practices approach was supported by two papers focusing on a) a summary analysis of the
types of existing codes, standards and guidelines related to agricultural practices and b)
incentives for adoption of Good Agricultural Practices by farmers and other actors in the
agricultural sector. These documents were designed to serve a starting point for the
discussions
The consultation provided a wealth of insights and suggestions, the most significant of which
is that a GAP approach should be seen as a means to an end (i.e. to achieve environmental,
economic and social sustainability of on-farm production resulting in safe and healthy food
and non-food agricultural products), rather than an end itself. The preliminary
recommendations for FAO included:
1. Describe and define the concept of GAP that includes the following aspects:
• three pillars of sustainability: Good Agricultural Practices should be economically viable,
environmentally sustainable, and socially acceptable; inclusive of food safety and quality
dimensions,
• with a focus on primary production
• taking into account existing voluntary and mandatory codes of practices and guidelines in
agriculture and
• within a given incentives and institutional context.
2. Identify and compare existing GAP related schemes (for consistency) along with drivers
and motivation and identify experience of countries practising GAP in different formats.
3. Elaborate global principles as well as guidelines for developing and tailoring GAPs within a
given context (based on menu of possible applications and the outcome desired).
4. Organise multi-stakeholder national and regional workshops for networking and promoting
mechanisms to enable the development of agreed GAPs in local contexts.
5. Create capacity through:
�� awareness creation and education of actors in the market chain (including consumers)
�� awareness creation among policy makers
�� information sharing through databases, portal, web (ecosystem, commodity, etc)
�� pilot projects at the national and regional level
�� training of trainers and farmer leaders.
6. Mobilise resources for development and application of a GAP approach.